Dicari! Hakim yang Berani Pecat Terdakwa Korupsi dari Jabatan Publik

Meski sudah divonis pengadilan, ada kalanya terdakwa korupsi masih bebas menduduki jabatan publik yang diembannya. Padahal, KUHP memberikan peluang hakim 'melengserkan' pejabat negara yang korup tersebut seiring vonis hakim.

"Hingga saat ini belum ada hakim yang memvonis terdakwa korupsi disertai hukuman tambahan pemecatan terdakwa dari jabatan yang diembannya," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Ridwan Mansyur, saat berbincang dengan detikcom, Senin (4/2/2013).

Selama ini hakim hanya membuat hukuman tambahan yaitu menyita aset kekayaan terdakwa. Penyitaan aset ini dilarang melebihi nilai kerugian negara. Hukuman tambahan ini diakui oleh pasal 10 huruf b KUHP.

Jero: Kalau Saya yang Dianggap Mengganggu Partai, Saya Harus Mengalah

Seketaris Dewan Pembina Partai Demokrat Jero Wacik membantah dirinya meminta Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mundur. Namun kalau dirinya yang berada dalam posisi yang dianggap mengganggu partai, dia akan mengalah demi kepentingan partai.

"Kalau saya, jika terjadi sesuatu pada saya dan keberadaan saya mengganggu partai, saya harus mengalah," kata Jero Wacik dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/2/2013).

Karena kata Jero, dirinya mempunya teori 3 pemikiran hierarki yakni kepentingan negara nomor satu dan semua orang harus mengalah untuk kepentingan negara, kedua kepentingan partai politik dan kepentingan pribadi.

"Tentunya kalau ada kepentingan negara, kepentingan politik harus mengalah, nah jika ada kepentingan pribadi dengan kepentingan politik maka kepentingan pribadi lah yang yang harus mengalah. Ini bukan kepentingan SBY dan ini juga bukan penetingan Jero Wacik, tetapi ini demi kepentingan partai, kalau untuk kepentingan partai politik orang-orang ini harus mengalah," ungkap Jero.

Jero Wacik: SBY Harus Selamatkan PD, Kalau Anas Mau Mundur Bagus

 Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang juga Sekretaris Majelis Tinggi PD, Jero Wacik mengungkapkan kegelisahan internal partainya menyangkut turunnya polling PD. Jero akan menelepon Ketua Dewan Pembina PD SBY untuk meminta penyelamatan partai, sembari berharap Ketum PD Anas Urbaningrum mundur.

"Tidak ada cara lain kecuali meminta meminta ketua majelis dan pembina untuk selamatkan Partai Demokrat, kami mohon, di manapun SBY sekarang, yang rencana hari ini mau ke Jeddah katanya, selamatkan partai kita ini, kami mohon SBY turun tangan," kata Jero kepada wartawan, Minggu (3/2/2013).

Berdasarkan survei yang dilakukan SMRC, popularitas PD hanya tinggal 8 persen. Ada anomali antara popularitas SBY dengan rendahnya elektabilitas PD, hal ini yang membuat menteri PD gelisah.

"Setelah dipelajari dan didiskusikan, penurunan polling penyebabnya karena kader PD korupsi, ada Nazaruddin, Angelina Sondakh, dua jelas masuk, kemudian yang lainnya. Kemudian ada Ketum PD Anas Urbaningrum diantara terlibat atau tidak, begitu hebohnya," katanya.

Sementara, lanjut Jero, saat ini PD tersandera penuntasan kasus hukum di KPK. Hal ini yang membat popularitas PD terjun bebas.

"Saya tidak tahu proses KPK bagaimana, katanya dah ada bukti, katanya tersangka, kami nggak berani campuri KPK. Tapi hampir setahun udah AU begitu gencar, akhirnya popularitas Demokrat jelas turun, sebetulnya kita terus menunggu kasus AU gimana, tapi sampai sekarang nggak jelas, tapi karena hasilnya 8 persen sudah sangat meresahkan," ungkapnya.

Jokowi Buka Rahasia Sukses Kepemimpinannya

Sepanjang menjalankan jabatan publik, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dikenal punya cara khas dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan masyarakat.

Saat menjabat Walikota Solo, pria yang akrab dipanggil Jokowi ini mampu memindahkan para PKL tanpa bentrokan fisik dengan aparat. Bahkan relokasi PKL di Solo dikemas dengan upacara kirab. Padahal, relokasi PKL di tempat lain acapkali berujung bentrok hingga konflik panjang.

Di sela-sela blusukan ke wilayah Jakarta Utara, Jokowi berbagi cara khusus menyelesaikan masalah krusial yang melibatkan masyarakat.

"Kalau saya menjalankan filosofi mangku, maksudnya masyarakat harus dipangku," ujar Jokowi di Rumah Makan Sari Kuring, Kawasan SCBD, Senayan, Jakarta, Sabtu 2 Febuari 2013.

Mangku adalah menaruh sesuatu di atas paha antara pangkal paha dan lutut atau di atas lengan antara lengan atas dan siku dipatahkan (hampir seperti memeluk)

Jokowi menjelaskan maksud filosofi itu ialah memanusiakan warga yang akan terdampak oleh sebuah kebijakan. Cara ini dapat mengurangi ketegangan antara pemerintah dengan warga.

Demonstran Depok Tarik Mobil Bertuliskan "Sapi"

Menanggapi kasus dugaan suap daging impor yang menjerat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, sejumlah orang di Kota Depok hari ini menggelar aksi teatrikal unik. Aksi itu untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengsutan hingga tuntas kasus tersebut.

Dalam aksi tersebut, seorang warga terlihat menarik sebuah mobil bertuliskan Sapi di depan pagar kantor Walikota Depok, Jawa Barat, Sabtu, 2 Febuari 2013. Aksi ini menggambarkan sikap KPK yang kini tengah serius menyelidiki kasus dugaan korupsi suap itu. Aksi itu tentu menyedot perhatian pengguna jalan dan menyebabkan kemacetan.
     
"Mari kita dukung langkah dan upaya KPK memberantas korupsi di negeri ini," kata Kasno salah satu perwakilan massa dalam orasinya usai menarik mobil tersebut dengan tali tambang.

Prabowo: Korupsi di RI Masuk Stadium Berbahaya

 Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan kasus korupsi dan inefisiensi anggaran di Indonesia sudah masuk stadium membahayakan dan mengancam kedaulatan bangsa. 

Menurutnya, negara ini akan gagal dan tumbang jika tidak segera melakukan perubahan kebijakan pro rakyat. "Sejarah mengatakan negara besar seperti Uni Soviet, dan rezim kuat di timur tengah tumbang. Tidak ada uang untuk tentara dan rakyat karena korupsi, inefisiensi, merajalela di elit," kata Prabowo saat menjadi pembicara Dialog Nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Selasa 2 Februari 2013.

Tidak sejahteranya rakyat dan minimnya anggaran keamanan menyebabkan munculnya persoalan kecil yang bisa berujung pada aksi huru hara dan tumbangnya sebuah rezim.
 
Prabowo mencontohkan informasi yang diperolehnya dari salah satu wakil gubernur DKI terkait dugaan kasus korupsi anggaran yang terjadi dalam APBD DKI Jakarta periode lalu.
 
Penggunaan anggaran pembelian barang dengan mengambil keuntungan 10-20 persen, menurutnya dapat diwajarkan dalam hal dagang. Namun, jika sampai ratusan bahkan ribuan persen itu sudah membahayakan.