Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Sumbar, Zul Evi Astar menyatakan, Pemprov Sumbar tidak memiliki pinjaman utang dari pihak manapun, untuk menjalankan sejumlah program kerja dan pembangunan yang tertuang di dalam APBD.
Pernyataan itu disampaikannya saat dikonfirmasi perihal data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menunjukkan, bahwasanya lebih dari 80 persen pemerintah daerah memiliki utang, Selasa (2/8).
Sebagaimana diberitakan Padang Ekspres, Senin (1/8), Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi menerangkan, pihaknya memperoleh data mentah APBD dari Direktorat Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Untuk tahun 2008, terang Uchok, Fitra memperoleh data APBD di 33 provinsi dan 406 kabupaten/kota.
Dari sana, untuk 2008, ditemukan 365 kabupaten/kota dan 26 provinsi memiliki utang. Sedangkan untuk 2009, Fitra mengolah data APBD di 387 kabupaten/kota dan 33 provinsi. Hasilnya ada 26 provinsi dan 365 kabupaten/kota yang memiliki utang. ”Orang berutang, biasanya orang yang benar-benar membutuhkan, tapi tidak sanggup untuk membiayanya sendiri. Jadi dalam hal ini, tidak ada program yang kita buat untuk berutang,” kata Zul Evi Astar.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil. Menurutnya, untuk memajukan pembangunan di Sumbar, Pemprov dan DPRD bukannya tidak mau melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perbankan, swasta atau yang lainnya. Hanya saja, banyak faktor yang mesti dikaji untuk mengambil langkah demikian.
”Sejauh ini, pemerintah belum memiliki program besar yang memberatkan APBD, yang memang dibutuhkan masyarakat, dan memberikan kontribusi besar akan kemajuan daerah ini,” jelasnya.
DPRD Sumbar melihat program-program utama di APBD masih dapat dilaksanakan dalam tahun jamak. Misalnya, pembangunan jalan lingkar Sicincin-Malalak. ”Kami sangat hati-hati dalam membuat program, yang berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah. Tapi, kalau sebuah proyek atau program pembangunan yang direncanakan memberikan dampak ekonomi besar terhadap masyarakat, kenapa tidak?” tegasnya.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Unand, Elfindri berpendapat, perlu tidaknya pemerintah daerah memiliki utang tergantung proyek pembangunan yang dikerjakan. Sesuatu yang logis untuk berutang, jika hasil yang akan didapat lebih besar dari utang yang ada. ”Pinjaman bukan suatu masalah untuk sebuah sumber alternatif anggaran pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, ketika Sumbar tidak memiliki utang dalam pembangunannya, jangan dianggap itu yang aman. Tapi, hal ini bisa dianggap pula, bahwa pemerintah tidak memiliki inisiatif yang berani dalam merencanakan sebuah pembangunan.
”Contohnya, pemerintah mestinya berani membangun jalan tol Padang-Pekanbaru, karena hal itu akan berdampak luar biasa dalam kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Sumbar, khususnya melalui dunia pariwisata. Nah, proyek-proyek semacam ini, tidak masalah untuk diutangkan, jika memang tidak ada kemampuan keuangan daerah untuk merealisasikannya,” tukas Elfindri.
No comments:
Post a Comment