Dua bulan Partai Demokrat jadi bulan-bulanan media, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina merasa perlu menggelar konferensi pers malam ini.
SBY menilai, perkembangan politik akhir-akhir ini tidak sehat. "Politik yang tidak kesatria. Saya sungguh prihatin kalau politik di negeri kita jadinya seperti ini, kompetisi diwarnai politik pecah belah." kata Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin 11 Juli 2011 malam.
Dia menambahkan, Partai Demokrat saat ini sedang menghadapi serangan bertubi dan upaya pemecahbelahan. Oleh karena itu, SBY menyampaikan pesan pada para kadernya.
"Saya berpesan dan berharap, kader Demokrat tetap sabar dan tawakal," tambah SBY. "Jangan teradu domba, jangan mau dipecah-belah dalam acara-acara talk show apapun, dijadikan obyek berita oleh sebagian kalangan pers yang sengaja dihadap-hadapkan satu sama lain."
SBY juga meminta agar kader Partai Demokrat tidak menambah persoalan baru. "Tetaplah bersikap cerdas dan bisa menahan diri."
SBY percaya Ketua Partai Demokrat dengan para pimpinan akan mampu mengatasi permasalahan. Yudhoyono mengatakan, manakala harus ada kader Demokrat yang diberikan, silakan diberikan sanksi. Juga manakala nama partai harus dibersihkan karena serangan tidak berdasar. "Biar sejarah yang mencatat. Kebenaran dan keadilan pasti datang meski terlambat," ucapnya
Di akhir pernyataannya, SBY meminta maaf pada masyarakat Indonesia. Karena mengeluarkan pernyataan tentang Demokrat. "Sesungguhnya saya ingin mencurahkan waktu untuk menjalankan roda pemerintahan, mengatasi permasalahan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata dia.
Namun, ia harus melakukannya. "Karena politik sudah menyimpang dari akal sehat dan kepatutan," kata dia
Belakangan ini Demokrat memang menjadi pembicaraan publik.
Beberapa kadernya diduga terlibat dalam kasus korupsi. Sebut saja mantan Bendahara Umum, Muhammad Nazaruddin. Dia ditetapkan sebagai tersangka suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Palembang. Nazar yang 'kabur' ke luar negeri itu tak kunjung datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.
No comments:
Post a Comment