Badan Anggaran mengembalikan mandat pembahasan anggaran kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aksi mogok itu, sebagai protes atas pemanggilan pimpinan mereka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 pun terancam mandek. Meski demikian, KPK tampaknya tak akan berhenti melakukan pemeriksaan pimpinan Banggar tersebut. "Kami tetap akan melanjutkan pemeriksaan, meski ada ancaman pimpinan Banggar mengembalikan mandat membahas RAPBN ke pimpinan dewan," kata Busro di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu, 24 September 2011.
Menurut Busyro, ancaman pimpinan Banggar tersebut tidak ditujukan kepada KPK. Sehingga, lembaganya tak terpengaruh aksi angggota Banggar. "Saya tidak merasa diancam, begitu juga KPK. Ya kami akan tetap memeriksa."
Dia juga berharap anggota Banggar segera aktif bekerja demi kepentingan rakyat. "Kasihan rakyatnya kalau Banggar tidak segera aktif," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Banggar, Tansil Linrung mengatakan pengembalian mandat itu bukan berarti pemogokan. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, mandat dikembalikan untuk dibicarakan bagaimana mekanisme pembahasan anggaran yang benar. Sehingga, kedepannya anggota Banggar tak disalahkan dalam membuat keputusan.
Tansil juga mengatakan, berhentinya pembahasan di Banggar ini tidak akan lama. "Jadi, ini nggak akan lama. Besok Senin atau Selasa kan ada pertemuan dengan pimpinan dewan. Rabu akan bertemu dengan dewan dan pimpinan KPK."
No comments:
Post a Comment