Pernyataan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai kelompok kepentingan di Indonesia menuai kontroversi.
Dalam wawancara khusus dengan wartawan Charlie Rose yang disiarkan Bloomberg TV, pada 5 Juli 2011, yang transkrip wawancaranya dimuat di Srimulyani.Net, Sri Mulyani mengatakan, kelompok kepentingan di Indonesia mengambil keuntungan untuk diri sendiri.
Kelompok kepentingan itu mendirikan partai politik lalu mempengaruhi pemerintah melalui sistem politik yang ada di Indonesia.
"Kelompok kepentingan (di Indonesia, red) memiliki kekuasaan yang luas, bisa ikut campur mulai dari tingkat pembuatan kebijakan hingga memanipulasi pemerintahan. Jadi, administrasi pemerintah, birokrasi, harus diperbaiki, dan itu adalah pergulatan yang dihadapi oleh banyak negara berkembang saat ini," ujarnya.
Akibatnya, terang Sri Mulyani, di masa lalu, 30 persen dari APBN Indonesia bocor atau dikorupsi. Bank Dunia memperkirakan biaya yang harus ditanggung pemerintah di negara-negara berkembang akibat korupsi mencapai 20-40 miliar dollar AS.
Siapakah kelompok kepentingan dan partai politik yang dimaksud? Sri Mulyani enggan mengungkapkannya, dia menyebut ada tiga partai besar termasuk Partai Demokrat. "Tidak hanya partai presiden, tapi ada 2 atau 3 partai (besar) lain yang berasaskan nasional dan pluralis," bebernya.
Jika menilik kepada penjelasan tersebut, pernyataan Sri Mulyani selain mengarah kepada Partai Demokrat juga mengarah kepada Partai Golkar dan PDI Perjuangan.
Merujuk kepada hasil Pemilu 2009, jumlah kursi terbesar di DPR adalah Partai Demokrat (150), Partai Golkar (107), PDIP (95), dan PKS (57).sumber : http://nasional.inilah.com/read/detail/1702642/sri-mulyani-tunjuk-hidung-demokrat-golkar-pdip
No comments:
Post a Comment