Kisruh anggaran siluman Rp 1,941 miliar untuk mendanai Safari Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di APBD Sumbar 2013, sampai juga di tingkat nasional. Namun, sama seperti Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, petinggi PKS kompak menyatakan tidak tahu soal masuknya dana itu di APBD Sumbar.
”Saya enggak tahu itu, tanya kawan-kawan di Sumatera Barat dan orang-orang DPP,” kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid kepada JPNN, Kamis (21/2). Meski tidak mengetahui soal itu, Hidayat berharap partainya tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.
”Insya Allah PKS tidak melakukan hal-hal di luar kewenangan,” ujar mantan Presiden PKS tersebut.
Hal sama diungkap Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq. “Wahenggak tahu soal itu ya,” ujar Mahfudz Kamis (21/2). Ketua Komisi I DPR ini lantas menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi ke Pemprov setempat. “Harus cek ke Pemprov dong. Tapi setahu saya acara safari itu sepenuhnya dibiayai DPP,” terangnya. Dia juga menyebutkan bahwa hal tersebut tidak pernah dibahas di DPP maupun di fraksi PKS.
Musrif (Korwil) Sumbar DPP PKS yang juga sesi acara Safari Dakwah PKS, Syorium juga mengaku heran kenapa dana acara itu masuk APBD Sumbar 2013. Diakuinya, pihaknya memang mengajukan proposal ke seluruh kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) se-Sumatera guna membantu pembiayaan safari dakwah tersebut. Di mana, proposal itu dialamatkan atas nama pribadi, bukan atas jabatannya selaku kepala daerah.
”Kita memang mengajukan proposal pada semua kepala daerah, namun atas nama pribadi melalui jasa PT Pos. Tidak ada itu atas nama jabatannya. Kita kan tahu aturan juga kok, jelas-jelas acara partai tidak bisa diambilkan dari APBD. Namun, kok di Sumbar bisa masuk APBD. Ini jelas aneh dan kita pun tak mengerti juga, kenapa bisa begitu,” sebut Syorium. Dan lagi, katanya, kejadian ini hanya terjadi di Sumbar.
Selain itu, tambahnya, pihaknya tidak terlalu mengharapkan bantuan dana mengingat acaranya lebih diutamakan pada mempererat silaturahmi kader PKS kepada masyarakat. Soal dana, sudah bisa ditangani kader PKS baik anggota legislatif, eksekutif dan kader sesuai kemampuannya.
“Informasi yang saya dapatkan, penerima proposal itu pun menyikapi secara arif. Kendati mendukung kegiatannya, kebanyakan mereka tidak memberi bantuan berupa dana. Rata-rata malah menyambut rombongan safari dakwah sekadar makan pagi atau malam, seperti di Jambi maupun Palembang. Namun kita tak persoalkan itu, karena memang acaranya lebih diarahkan untuk memperkuat silaturahmi,” kata Syorium.
Itulah sebabnya, Syorium menilai tak masuk akal dana safari dakwah itu masuk APBD. Apakah ini akibat birokrasi di Pemprov Sumbar atau bagaimana, Syorium mengaku tak tahu. Dia berharap persoalan ini bisa di-clear-kan dan diungkap bagaimana semua itu terjadi. “Bagi kita (PKS), masalah ini menjadi penyemangat bagi kita untuk bekerja lebih keras dalam menghadapi Pemilu 2014 mendatang,” harapnya.
Surat permohonan bantuan dana dari panitia Safari Dakwah DPP PKS sendiri tertanggal 28 September 2012. Menindaklanjuti itu, tanpa sepengetahuan DPRD, anggaran dimasukkan ke dalam APBD setelah disahkan. Anggaran itu tercantum dalam rekening nomor 5.1.4.06.0553 yang tertera Safari Dakwah Wilda Sumatera DPP PKS, Jalan Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu Jakarta Selatan, dengan dana bantuan Rp 1,941 miliar. Sekprov Ali Asmar mengklaim dana itu belum terpakai, dan digeser ke anggaran lain.
Sebelumnya, khawatir persoalan pengalokasian dana Safari Dakwah PKS menjadi bola liar, Sekprov Sumbar membeber kronologi munculnya mata anggaran siluman itu. Pemprov mengakui dana tersebut tidak pernah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar. Hal itu dikarenakan proposal pengusulan anggaran dari DPP PKS masuk di saat waktu penetapan APBD yang mendesak. Atas hal tersebut, Sekprov Sumbar Ali Asmar mengaku khilaf.
BPK Didesak Telusuri
Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengusut dugaan adanya dana APBD Sumbar yang naik di jalan sebesar Rp 1,9 miliar untuk keperluan safari dakwah PKS. Diharapkan, audit BPK bisa memperjelas itu. “Ya gampang saja kalau memang kondisinya seperti itu, atas tuduhan itu sebenarnya tinggal menurunkan BPK saja,” ujar Ganjar kepada JPNN di Gedung KK II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2).
Dengan BPK mengaudit laporan daerah, maka sumber uang dan penggunaannya akan diketahui, “Nanti itu akan ketemu penyimpangannya dimana,” terangnya.
Politikus PDI Perjuangan ini memang tak menampik dana bantuan sosial di APBD memang kerap disalahgunakan. “Banyak pemanfaatan dana sosial yang pemanfaatannya sering tidak sesuai. Seperti uangnya masuk kantong sendiri atau dibagikan pada anggota-anggotanya juga. Maka biar tidak jadi fitnah, BPK seharusnya segera turun tangan,” pungkas Ganjar.
sumber :
No comments:
Post a Comment