Tuesday 6 December 2011

MEMPELAJARI PERKEMBANGAN POLITIK INDONESIA MELALUI PENDEKATAN KEBUDAYAAN POLITIK

Budaya yang berasal dari kata ‘buddhayah’ yang berarti akal, atau dapat juga didefinisikan secara terpisah yaitu dengan dua buah kata ‘budi’ dan ‘daya’ yang apabila digabungkan menghasilkan sintesa arti mendayakan budi, atau menggunakan akal budi tersebut. Bila melihat budaya dalam konteks politik hal ini menyangkut dengan sistem politik yang dianut suatu negara beserta segala unsur (pola bersikap & pola bertingkah laku) yang terdapat didalamnya.
            Sikap & tingkah laku politik seseorang menjadi suatu obyek penanda gejala-gejala politik yang akan terjadi pada orang tersebut dan orang-orang yang berada di bawah politiknya. Contohnya ialah jikalau seseorang telah terbiasa dengan sikap dan tingkah laku politik yang hanya tahu menerima, menurut atau memberi perintah tanpa mempersoalkan atau memberi kesempatan buat mempertanyakan apa yang terkandung dalan perintah itu. Dapat diperkirakan orang itu akan merasa aneh, canggung atau frustasi bilamana ia berada dalam lingkungan masyarakatnya yang kritis, yang sering, kalaulah tidak selalu, mempertanyakan sesuatu keputusan atau kebijaksanaan politik.
            Golongan elit yang strategis seperti para pemegang kekuasaan biasanya menjadi objek pengamatan tingkah laku ini, sebab peranan mereka biasanya amat menentukan walau tindakan politik mereka tidak selalu sejurus dengan iklim politik lingkungannya. Golongan elit strategis biasanya secara sadar memakai cara-cara yang tidak demokratis guna menyearahkan masyarakatnya untuk menuju tujuan yang dianut oleh golongan ini. Kemerosotan demokratisasi biasanya terjadi disini, walaupun mungkin terjadi kemajuan pada beberapa bidang seperti bidang ekonomi dan yang lainnya.

Sunday 4 December 2011

SBY Kritik Guru, Gaji Besar Kinerja Kurang

Kritik itu disampaikan SBY dalam sambutannya pada acara puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2011 dan HUT PGRI ke-66 di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/11/2011).

"Saya ingin memberi koreksi, terkait banyak yang lulus sertifikasi, akibatnya banyak yang sudah terima tunjangan profesi dan khusus dengan demikian  kesejahteraan mereka pun meningkat, tapi saya masih mendapat masukan, kinerja mereka ternyata belum berubah," ujarnya.

FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PENGERTIAN OTONOMI DAERAH
Pengertian otonomi daerah terdapat dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu :
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan pengertian daerah otonom sendiri terdapat dalam pasal 1 angka 6 yaitu :
Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara kesatuan republikIndonesia.
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
Sistem Pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang berisifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan di adakan badan perwakilan daerah .

APA DAN BAGAIMANA ITU KONFLIK

Dalam literatur ilmu sosial ditemukan beberapa pengertian dari konflik. Edward Azar, yang memfokus perhatiannya tentang “konflik sosial yang ber larut-larut” (Protracted Social Conflict). Menurut Azar, konflik itu merepresentasikan “ perjuangan berkepanjangan yang seringkali penuh kekerasa oleh kelompok komunal untuk keperluan dasar seperti keamanan, pengakuan dan penerimaan, akses yang adil bagi institusi politik dan partisipasi ekonomi”. Dalam arti yang lebih luas dalam analisis penyelesaian konflik, Azar mengatakan, konflik adalah dimana komunitas mencoba menciptakan negara mereka sendiri dalam perang “ kemerdekaan nasional” atau yang “melibatkan resistensi beragam bangsa dalam melawan dominasi, pengucilan, dan penganiayaan atau pencaplokan tanah dan sumber daya alam, oleh negara pasca-kolonialisme” (Miall dkk, 2000 : 111-112). Dalam persfektif ini Azar berasumsi bahwa peran negara dapat memuaskan atau mengecewakan kebutuhan dasar komunal, dan karenanya dapat mencegah atau justru menimbulkan konflik. Karena menurut Azar, hubungan antara kelompok identitas dan negara sebagai satu kesatuan.

PROSES PENEMUAN HUKUM

bahwasanya Penemuan hukum dimana terdapat peristiwa dan tidak ditemukan aturan secara tertulis dalam suatu perundang–undangan maka diberikan kewenangan kepada Hakim dalam meberikan penafsiran.
I. Jenis-Jenis Interpretasi Hukum
Jenis –jenis interpretasi hukum menurut Achad Ali (2002:163-176) yang sering digunakan yakni :

1. Interpretasi dengan metode Subtantif
Metode subtantif adalah dimana hukum harus menerapkan suatu teks undangn–undang terhadap kasus In-konkreto dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan sillogisme.
Contoh : Pasal 378; “ barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Unsur daripada penipuan adalah :

Menyongsong KPK di Bawah Nakhoda Baru

Jumat, 2 Desember 2011, Komisi III DPR RI akhirnya menuntaskan pemilihan pimpinan KPK. Setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan di DPR yang diwarnai sejumlah kontroversi, akhirnya terpilih 4 nama pimpinan KPK baru yang akan menahkodai lembaga pemberantasan korupsi itu untuk lima tahun ke depan, bersama Busyro Muqoddas –-pimpinan KPK yang telah terpilih lebih dahulu.

Keempat wajah baru di pucuk jabatan tertinggi itu adalah Bambang Widjojanto, Abraham Samad, Adnan Pandupraja, dan Zulkarnain. Bambang Widjojanto dan Abraham Samad memiliki latar belakang profesi sama sebagai advokat, Adnan Pandupraja adalah anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), sedangkan Zulkarnain adalah staf ahli Jaksa Agung. Dari keempat nama itu, Abraham Samad terpilih menjadi Ketua KPK yang baru.

Jembatan Kutai, Dosa Siapa

Perasaan Saleh Hakim tak karuan. Dengan ragu, dia menjalankan mobilnya, menembus kerumunan mobil dan motor, melintasi Jembatan Kutai Kartanegara yang tiap hari ia lewati. Ada sesuatu yang menurutnya aneh pada sore itu, Sabtu, 26 November 2011. Ada kesibukan yang tak biasa di sekitar jembatan. Antrean kendaraan mengular.

“Jembatan sepertinya miring ke kiri,” kata Saleh, menceritakan pengalaman mengerikan itu kepada VIVAnews.com.

Dan benar saja. Sesaat setelah ia melewati jembatan, firasatnya terbukti. Tiba-tiba, “Tarr… tarrr… tarrr… braaaaakkkk!”

Clamp atau pengait jembatan lepas, disusul gemuruh benda berat yang ambruk. Suaranya luar biasa keras. Mobil yang dikendarai Saleh bergetar hebat. “Gemuruh air terdengar seperti tsunami saat jembatan runtuh. Percikan air muncrat hingga ke jalan raya,” kata dia.

Fraksi-fraksi di Balik Kemenangan Abraham

Anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan membeberkan alasan pemilihan Abraham Samad menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, enam fraksi pemilih opsi C dalam Pansus Century telah diperhitungkan sebelum pemilihan tersebut.

"Kami solid 6 fraksi, PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKS, Gerindra, dan Hanura," ujar Trimedya di gedung DPR, Jakarta, Jumat 2 Desember 2011.

"Yang lain, bagi kami kalau mau ikut memilih itu bonus. Kami hitung kekuatan kami 35, jadi di atas kertas sudah menang. Kalaupun menambah, itu bonus seandainya PAN dan PKB ikut memilih," ujar Trimedya.

Dengan perhitungan tersebut, keenam fraksi yakin memenangkan jagoannya. PDIP sendiri lebih memilih Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. "Memang saat itu, kami sampai siang tadi sebelum jam 12.00 mempertimbangkan antara Bambang dan Abraham untuk jadi ketua," kata Trimedya.

Friday 2 December 2011

Anggota Pansel KPK Kecewa Pilihan DPR

Empat pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dipilih oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, pilihan itu disesalkan mengecewakan salah satu anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Saldi Isra.

"Hasil ini mengecewakan Pansel karena DPR tidak memilih berdasarkan peringkat yang dibuat oleh Pansel," kata Saldi Isra saat dihubungi, Jumat 2 Desember 2011.

Menurutnya DPR memiliki logika berbeda dengan Pansel KPK. Saldi menjelaskan Pansel KPK melakukan pemilihan berdasarkan nilai  akademis yang mencakup integritas dan kompetensi calon. Sementara ia menilai DPR lebih memilih berdasarkan pertimbangan politik.

 "Ya pada akhirnya pertimbangan kita melalui rangking tidak banyak memberikan pengaruh pada pilihan DPR. Padahal kita telah menghitung secara baik" ujarnya.

Formasi Baru KPK Hasil Koalisi 'Century'?

Ketua Kelompok Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Trimedya Panjaitan, menyatakan pemilihan pimpinan KPK yang baru pada hari ini membuktikan bahwa Sekretariat Gabungan Koalisi Pemerintahan memang tidak kompak. 
"Setgab tidak kompak," ujar Trimedya di DPR RI, Jakarta, Jumat 2 Desember 2011. Menurut Trimedya, lobi antara 6 fraksi berhasil mengalahkan paket pimpinan KPK yang diusung oleh Demokrat.
"Lagi-lagi ini contoh bahwa dominasi tidak selalu menang. Rapat Setgab tadi malam, kita (6 fraksi) rapat juga pagi ini," kata Trimedya.
Adapun 6 fraksi yang di maksud Trimedya tersebut adalah fraksi-fraksi yang memilih opsi C dalam rapat paripurna mengenai hasil Pansus Century pada 2010 lalu. "Kami solid 6 fraksi: PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKS, Gerindra, dan Hanura," kata Trimedya.
PDI Perjuangan sendiri menurut Trimedya, sempat dilobi oleh Demokrat. "Setengah satu malam tadi masih melobi, mereka minta Yunus sama Aryanto," kata Trimedya. Namun, menurut Trimedya, keenam fraksi tersebut ternyata berhasil memenangkan calon pimpinan KPK pilihannya sendiri. "Kami tidak mau orang pemerintahan di sana (KPK)," kata Trimedya.

Thursday 1 December 2011

10 metode ekstrim pasukan amerika untuk memaksa musuh berbicara

10 metode ekstrim pasukan amerika untuk memaksa musuh berbicara

Berikut ini adalah metode-metode yang sudah resmi dan sudah di ajarkan kepada personil US Military oleh SERE (US Military Training Program - Survival, Evasion, Resistance, Escape) terutama dalam menghadapi pelaku teror / gembong penjahat :