Menurut Wasekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, hal itu dilakukan lantaran sikap politik dari PKS yang tidak jelas.
"Kalau mau koalisi, koalisilah yang baik. Kalau mau jadi oposisi, oposisilah. Tapi, jangan dua kaki," ujarnya, Rabu 19 Oktober 2011.
Menurut dia, pengurangan kursi itu bentuk punishment dari SBY terhadap PKS, yang dinilai telah melanggar salah satu isi kontrak koalisi, yakni mendukung pemerintahan baik di kabinet maupun di parlemen.
Ramadhan menjelaskan, kontrak politik yang telah disepakati oleh dua pihak tentunya bisa saja berubah akibat pengaruh dari dinamika lapangan. “Pasca penggembosan PKS saat mafia pajak. Angka 4 menteri yang ditagih PKS dari zaman lampau sampai detik ini jelas tidak lagi relevan,” ujarnya.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Bidang Politik PKS, Agus Purnomo, mengatakan adanya kontrak tidak membungkam kekritisan. Menurut dia, bentuk kekritisan PKS selama ini justru menjaga agar pemerintahan tetap pro rakyat. "Ada yang mengatakan begitu, tapi sebenarnya begini. Ada kerjasama, tapi kemudian tidak menghilangkan kekritisan di parlemen. Ada pointernya juga, makanya kami juga punya alasan," ujarnya.
Agus juga membantah partainya bermain dua kaki dalam bersikap kritis selama ini. "Kalau kami itu nyebutnya kritis konstruktif. Selama untuk kepentingan rakyat kami akan jalan," kata mantan Ketua DPW PKS Yogyakarta itu.
No comments:
Post a Comment